REPRODUKSI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jakarta, 10 Desember 2007

Reproduksi Sosial dan Pembangunan Manusia

Laporan pembangunan manusia tahun 2007/2008 yang diumumkan 27 November 2007, menempatkan Indonesia pada rangking 107 dari 177 negara. Dibanding dua tahun sebelumnya, capaian pembangunan manusia di Tanah Air secara perlahan mengalami kemajuan. Tercatat, pada 2005 posisi Indonesia di urutan 110 dari 177 negara, dan pada 2006 di posisi 108 dari 177 negara.

Namun, dibanding Vietnam capaian pembangunan manusia di Tanah Air ternyata kalah cepat. Adapun posisi Vietnam di tahun 2007/2008 pada rangking 105 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 109, atau satu tingkat di belakang Indonesia. Kemajuan Vietnam itu sungguh fantastis, mengingat dari segi pendapatan per kapita berada di bawah Indonesia. Fakta ini mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan per kapita sebagai aktualitas pertumbuhan ekonomi belum menjadi jaminan bahwa pembangunan manusia akan berjalan seiring.

Prioritas pembangunan
Agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia, maka diperlukan program pembangunan yang bertujuan pada dua hal, yakni meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kapabilitas penduduk. Hal ini bisa dicapai jika ada komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran yang cukup untuk pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Celakanya, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di Indonesia belum cukup memadai. Besarnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan pada tahun 2002, misalnya, diperkirakan sekitar 20 dolar AS per kapita per tahun. Sementara, pada tahun 1994, besarnya anggaran itu di Korea Selatan telah mencapai 160 dolar AS dan di Malaysia sekitar 150 dolar AS (UNDP, 1996).

Maka tak heran, dengan investasi pelayanan dasar yang demikian besar dan berkesinambungan, kini Korea Selatan dan Malaysia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan manusianya. Tercatat, Korea Selatan berada di posisi 26 dan Malaysia 63 dari 177 negara (UNDP, 2007). Disadari, tidak mudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang memadai di Indonesia, mengingat kemampuan pemerintah terbatas.

Meski, misalnya, dilakukan prioritas tinggi pada pelayanan dasar dari pemerintah, anggaran yang disediakan tetap belum sebesar seperti Korea Selatan dan Malaysia. Namun, sepatutnya hal itu tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melakukan pembangunan manusia. Sebab, pembangunan manusia merupakan kunci kemajuan bangsa.

Reproduksi sosial
Salah satu langkah positif yang bisa dijalankan adalah dengan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan reproduksi sosial. Hal ini bersesuaian dengan aktivitas yang umum dilakukan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Studi yang dilakukan di Amerika Serikat misalnya, menemukan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan untuk laki-laki umumnya pada bidang olah raga dan politik, sedangkan untuk perempuan pada bidang amal, serta organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Human Development Report, 1996).

Maka, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat merupakan bentuk dari reproduksi sosial, dan ini bertalian langsung dengan pembangunan manusia. Di Inggris misalnya, kegiatan reproduksi sosial itu telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan terbukti efektif dalam memajukan masyarakat. Di Lebanon, kegiatan reproduksi sosial itu antara lain diwujudkan dalam bentuk perkumpulan untuk membantu anak-anak jalanan (UNDP, 1996).

Sepintas, reproduksi sosial mirip lembaga swadaya masyarakat, namun kegiatan reproduksi sosial lebih bersifat informal. Tradisi gotong-royong yang umum dilakukan di Indonesia misalnya, dapat dipandang sebagai suatu kegiatan reproduksi sosial. Kegiatan gotong-royong itu bisa sangat efektif untuk meningkatkan pembangunan manusia, jika kegiatannya berbasis peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduk, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Selain gotong-royong, ikatan sekelompok penduduk juga merupakan reproduksi sosial. Ikatan dimaksud bisa berdasarkan suku, agama, profesi, atau kesamaan ide dan aspirasi. Jika pembentukan ikatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota atau masyarakat, maka ikatan kelompok masyarakat dimaksud juga sejalan dengan pembangunan manusia.

Dengan demikian, gotong-royong serta ikatan atau perkumpulan yang kegiatannya berbasis pembangunan manusia, pada sisi lain dapat berfungsi sebagai katalisator pemerataan akses layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Memang dalam soal pendapatan masih terjadi ketimpangan dalam masyarakat, yang kerap mengakibatkan masyarakat berpendapatan rendah kesulitan dalam mengakses layanan publik.

Keingingan masyarakat untuk saling membantu sesama, kadang sukar dilakukan tanpa ada yang memfasilitasinya. Maka, adanya kegiatan reproduksi sosial itu diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat dimaksud. Dan, itu lebih terhormat dibanding mengharap bantuan dari negara atau bangsa lain. Sebab, bantuan dari negara atau bangsa lain itu kadang menimbulkan efek samping, yakni mengendurnya kedaulatan dan kehormatan bangsa kita.

Mencermati kecilnya porsi anggaran yang bisa disediakan pemerintah untuk pembangunan manusia, maka kegiatan reproduksi sosial sangat diharapkan dapat menutupi kekurangan pemerintah tersebut. Saat ini, dua dari tiga indikator pokok pembangunan manusia perlu mendapat perhatian serius, yakni pendidikan dan angka umur harapan hidup. Tercatat, rata-rata lama sekolah (mean years scooling) hanya selama 7,3 tahun, atau rata-rata pendidikan penduduk setara kelas satu SMP. Sedangkan angka umur harapan hidup tercatat 69,7 tahun, lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura 79,4 tahun, Brunei Darussalam 76,7 tahun, Malaysia 73,7 tahun, Vietnam 73,7 tahun, Filipina 71 tahun, dan Thailand 69,6 tahun (UNDP, Human Development Report 2007/2008, 2007)

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

MENCERMATI KONTRAK PRODUCTION SHARING

Jakarta, 10 Desember 2007

Mencermati Kontrak Production Sharing

Dengan meningkatnya harga minyak dunia yang sempat mendekati 100 dolar AS per barrel, pemerintah berencana mengalihkan sebagian penggunaan premium yang bersubsidi ke bensin yang beroktan tinggi (RON 90) dan Pertamax. Di jalan-jalan protokol kota besar nantinya tidak disediakan premium bagi mobil pribadi, sehingga mereka terpaksa harus membeli bensin dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian pemerintah berharap subsidi BBM bisa ditekan.

Artinya, sebagian beban kenaikan harga minyak dunia dilimpahkan kepada masyarakat. Pemilik mobil pribadi harus rela merogoh kocek lebih dalam. Itulah inti burden sharing atau bagi-bagi beban. Bukankah itu berarti harga bensin dinaikan secara implisit? Pembagian beban, apakah secara eksplisit melalui kenaikan harga maupun secara implisit dengan mengurangi pasokan BBM bersubsidi bukanlah hal yang baru. Setiap kali posisi fiskal terancam oleh kenaikan harga minyak dunia, pemerintah selalu mengambil jalan pintas seperti ini. Ada pertanyaan yang selalu menggelitik setiap kali pemerintah melakukannya; adakah jalan lain?

Ada, dan itu selalu gagal dilakukan. Jalan lain tersebut adalah peningkatan produksi minyak bumi dan penurunan ongkos produksi. Selama sembilan tahun terakhir, praktis produksi minyak bumi Indonesia terus-menerus mengalami penurunan dari 1,6 juta barel per hari menjadi hanya 910 ribu barel. Kalau saja produksi bisa digenjot lagi ke 1,2 juta barel niscaya kita tak perlu kerepotan menaikan harga. Dan itu sangat mungkin dilakukan dalam jangka dekat ini kalau sumur tua (brown field) diaktifkan kembali. Salah satu kegagalan terbesar pemerintah adalah pemanfaatan potensi brown field yang begitu saja ditelantarkan.

Hal lain yang gagal dilakukan adalah menekan ongkos produksi. Melalui production sharing contract (KPS) seluruh biaya operasional dan investasi dibebankan kepada pemerintah dan disebut sebagai cost recovery. Anehnya, dari tahun ke tahun cost recovery selalu meningkat sementara jumlah yang diproduksi cenderung menurun. Suatu hal yang sama sekali tak masuk logika. Apa masalahnya?

Temuan BPKP dan BPK menunjukkan negara dirugikan sebesar Rp 18,07 triliun rupiah akibat penggelembungan dalam cost recovery. Sebagian besar penggelembungan timbul karena lemahnya pengawasan yang mengakibatkan pengeluaran perusahaan di luar batas kewajaran. Teman saya di BP Migas malah berseloroh bahwa biaya orang kentut saja dimasukan kedalam komponen cost recovery.

Production sharing contract (PSC/KPS) merupakan skema kontrak yang lazim dalam ekonomi syariah disebut sebagai mudharabah. Dalam kontrak ini, bagi hasil dilakukan setelah seluruh komponen biaya diperhitungkan. Masalah utama dalam kontrak seperti ini adalah dalam menentukan kewajaran biaya produksi.

Mudharabah akan memenuhi prinsip keadilan apabila produksi dilakukan dengan metoda yang paling efisien dan dengan demikian biaya dapat ditekan sampai serendah mungkin. Setiap penggelembungan biaya di atas biaya yang paling efisien akan merugikan salah satu pihak dan merupakan suatu bentuk pencurian.

Terdapat dua syarat utama untuk bisa tercapainya efisiensi dan tercegahnya penggelembungan. Pertama, pelaksana kontrak harus mengaplikasikan teknologi atau metoda produksi yang paling efisien. Penggunaan teknologi yang tidak efisien akan merugikan kedua belah pihak karena mengurangi potensi keuntungan yang dibagihasilkan.

Selain itu, hal ini juga menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas kewajaran pembebanan biaya. Biasanya, penghitungan kewajaran dilakukan dengan benchmarking terhadap perusahaan sejenis yang paling efisien. Benchmarking menjadi sulit manakala teknologi yang digunakan bukan yang paling efisien. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit menentukan tingkat kewajaran biaya.

Syarat kedua adalah keterbukaan dalam pencatatan keuangan sehingga pemberi kontrak dapat melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksana kontrak. Dalam setiap komponen pembiayaan harus ditentukan satuan biaya maksimal, standard harga dan standard pemakaian faktor produksi. Di luar itu, segala biaya yang timbul bukan merupakan komponen yang bisa dibebankan kepada kontrak.

Dalam laporan BPK yang diungkapkan kepada publik sangat jelas bahwa kedua syarat ini tidak terpenuhi. Unit cost di masing-masing PSC bisa berbeda sampai 50 persen. Standard biaya juga belum ditentukan sehingga tampak pengenaan biaya yang sangat serampangan. Selain itu, sistem pelaporan keuangan juga sangat jauh di bawah standard sehingga sangat menyulitkan pelaksanaan audit.

Intinya, dalam kontrak mudharabah masalah ketidaksempurnaan dalam informasi keuangan dan tata laksana produksi merupakan masalah klasik yang harus bisa dipecahkan untuk mencapai keadilan bagi hasil. Hal ini menjadi sangat sulit untuk dicapai manakala kontraktor dapat dengan leluasa membebankan biaya di luar batas kewajaran.

Hal itu biasa terjadi dalam lingkungan yang korup dan penegakan hukum yang lemah. Amanah memang merupakan kata-kata yang sering ditebarkan oleh para pendakwah, tetapi juga merupakan hal yang sangat langka diterapkan di negeri ini. Dibutuhkan sebuah rezim yang bersih untuk melaksanakan kontrak bisnis yang sesuai dengan syariah.

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

MENYAMBUT UU PARPOL YANG BARU

Jakarta, 10 Desember 2007

Menyambut UU Parpol yang Baru

Kamis (6/12) lalu rapat paripurna DPR menyepakati pengesahan rancangan undang-undang partai politik menjadi UU Partai Politik (UU Parpol). Rapat paripurna yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, sebagai wakil pemerintah tersebut berisi pandangan umum sebelas fraksi melalui juru bicara masing-masing yang menyepakati RUU Parpol untuk disahkan menjadi UU. Maka, lahirlah UU Parpol yang kedua sejak era reformasi, menggantikan UU Nomor 31 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Ada beberapa hal penting dan menimbulkan pembahasan alot dalam rapat-rapat panitia khusus. Beberapa hal tersebut adalah syarat pendirian parpol, keterwakilan perempuan, keuangan parpol termasuk bentuk dan jumlah sumbangan, asas parpol, serta mekanisme internal parpol dan bentuk sanksinya.

Mencermati UU Parpol yang baru ini, ada terobosan penting yang perlu dicatat. Pertama, anggota pansus DPR tetap mempermudah syarat pendirian parpol yaitu dengan minimal 50 orang WNI. Syarat jumlah minimal ini sama dengan UU Nomor 31/2002. Semangat mempermudah pendirian parpol ini adalah bagian dari demokratisasi yang kita usung bersama dan merupakan hak politik yang dijamin konstitusi.

Bedanya terletak pada keterwakilan perempuan, dan ini menjadi terobosan kedua yang penting. Dalam pendirian parpol harus menyertakan minimal 30 persen perempuan (minimal 15 orang) sebagai pendiri parpol dan kepengurusan di tingkat pusat menyertakan paling sedikit 30 persen perempuan. Sementara itu untuk kepengurusan parpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun harus memerhatikan keterwakilan minimal 30 persen perempuan yang diatur dalam AD/ART parpol.

Makna dari diakomodasinya keterwakilan perempuan dalam UU Parpol adalah perluasan partisipasi politik perempuan. Ini menjadi modal penting bagi relasi yang konstruktif antara parpol dan kaum perempuan. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik perempuan masih rendah dalam aktivitas partai politik selama ini.

Ketiga adalah keuangan parpol. Isu tentang Badan Usaha Milik Parpol (BUMP) yang mengemuka di awal pembahasan dan menjadi usulan beberapa parpol, akhirnya tidak disepakati dalam UU ini. Ada tiga sumber keuangan yang resmi yaitu iuran anggota, bantuan negara (ABPN/APBD), dan sumbangan perorangan dan badan usaha. Untuk sumbangan perorangan jumlahnya dinaikkan menjadi maksimal Rp 1 miliar.

UU ini juga tegas melarang parpol memperoleh sumbangan dana dari asing. Bentuk larangan lain adalah parpol dilarang menggunakan fraksi di DPR dan DPRD sebagai sumber keuangan parpol. Ini berarti melarang kebiasan yang selama ini terjadi bahwa parpol mengutip sumbangan dari anggota parlemennya. Aturan ini diarahkan untuk menjaga kemandirian anggota DPR (fraksi) atas parpol induknya.

Pertanyaan kritisnya adalah apakah UU Parpol yang baru ini mampu memperkuat institusi parpol? Persoalan parpol di Indonesia terletak pada masih lemahnya manajemen parpol sehingga memperlemah pula kinerjanya di masyarakat. Citra parpol sekarang mengalami krisis seiring rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi ini.

UU Parpol ini hanyalah salah satu sarana memperkuat, yang lebih penting adalah mekanisme internal melalui AD dan ART parpol. Politisi parpol belum 'hidup' di dalam partai, menjadikan parpol sebagai pengabdian mereka. Jangan sampai parpol 'hanya' menjadi kumpulan politisi untuk mengincar jabatan-jabatan politik dengan berbagai cara. Sebagus apa pun UU dibuat dan dihasilkan, akan menjadi 'pepesan kosong' saja jika dilaksanakan tanpa jiwa dan komitmen.

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

GANJALAN BANK SYARIAH

Jakarta, 10 Desember 2007

GANJALAN BANK SYARIAH

Sangat menarik untuk menelaah kendala pengembangan bank syariah di Indonesia dari hasil seminar akhir tahun perbankan syariah 2007 beberapa waktu lalu. Seminar tersebut menyebutkan bahwa perbankan syariah belum memahami kebutuhan riil nasabah dan masih mengalami masalah kualitas sumber daya manusia .

Pada hakikatnya, kedua kendala tersebut tidak hanya milik Indonesia tapi juga Malaysia dan negara-negara Timur Tengah yang telah lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah. Masih kecilnya share perbankan syariah di negara-negara tersebut dan belum begitu berkembangnya pasar keuangan syariah menjadi salah satu pembenaran argumen tersebut.

Kebutuhan nasabah
Setelah lebih dari satu dasarwasa usia perbankan syariah di Tanah Air, keberadaannya sudah bukan merupakan barang baru di mata masyarakat. Hasil survei bank syariah yang dilakukan Bank Indonesia tahun 2000 lalu maupun berbagai penelitian berkelanjutan di level akademik menyebutkan bahwa hampir semua lapisan masyarakat telah mengakui eksistensi bank syariah.

Kenyataan ini memberikan pesan bahwa sosialisasi dan edukasi perbankan syariah ke depan bukan lagi untuk memperkenalkan eksistensi bank syariah, namun harus menjelaskan nilai tambah yang ditawarkan oleh bank syariah (Joseph A Divanna, 2007) sehingga mengundang minat masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja kepada calon nasabah penyimpan dana (depositor) namun juga para pengusaha (peminjam dana) dan publik secara keseluruhan.

Di tengah tingginya persaingan perbankan dan realitas dua tipe nasabah bank syariah (nasabah rasional dan loyalitas), upaya pengembangan, sosialisasi dan edukasi bank syariah sejatinya memerlukan kontribusi semua pihak. Pemerintah dan Bank Indonesia berperan di sisi regulasi untuk menciptakan industri perbankan syariah yang prudent, sharia compatible, dan mengembangkan pasar keuangan syariah. Pengesahan UU Bank Syariah, UU Sukuk, dan regulasi terkait merupakan kontribusi utama pemerintah dan para wakil rakyat yang sangat menentukan masa depan sistem perbankan syariah.

Di sisi lain, bank syariah sebagai pelaku langsung dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan dari debt based financing menjadi equity based financing berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah, memberikan kontribusi besar kepada ekonomi nasional, dan memberikan image positif kesuksesan sistem pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil (Mirakhor, Abbas, 2007).

Syarat sukses penerapan pembiayaan mudarabah dan musyarakah dapat dilakukan baik melalui rekrutmen SDM yang kompeten maupun melalui kerja sama dengan lembaga swasta untuk menilai kelayakan dan progres pembiayaan yang tengah berjalan (Siddiqi, Nejatullah, 1994). Sistem informasi debitur, sistem informasi kredit, dan potensi kredit yang telah dikembangkan Bank Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.

Financing screening based on business performance yang diterapkan bank-bank syariah di dunia yaitu menilai kinerja pengusaha berdasarkan kompetensi sangat mungkin diterapkan. Pengusaha yang secara kontinyu berkinerja baik dan meningkat, berpeluang mendapat alokasi pembiayaan yang lebih besar ketimbang mereka yang kinerjanya terus menurun.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan memperbaiki dan meningkatkan hubungannya dengan para pengusaha namun juga mengakomodasi tuntutan depositor rasional agar bank syariah lebih profitable dan profesional. Sementara itu, tuntutan information technology (IT), online system, dan sebagainya banyak diupayakan bank-bank syariah di belahan dunia lain melalui kerja sama operasional baik sesama bank syariah maupun antara unit usaha syariah dari multinational bank dengan perusahaan induknya.

Kendala lain yang membuat bank syariah kurang memahami nasabahnya antara lain kekhawatiran gagal bayar (default), infeasible financing proposal, high risk financing (bagi nasabah pengusaha), dan kurangnya variasi produk, promosi produk, fleksibilitas produk. Di level pasar terdapat risiko likuditas, risiko pasar, risiko operasional, dan yang lain. Masalah default atau infeasible financing proposal pada hakikatnya dapat diatasi asalkan terdapat kejujuran, kepercayaan, dan good will dari pelaku keuangan syariah.

Demikian pula untuk pembiayaan berskala besar dengan risiko tinggi, hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah selain bank syariah sebagai intermediator, dengan menerbitkan instrumen sukuk. Ketika landasan hukum sukuk diterbitkan di Tanah Air, diharapkan high risk financing bukan lagi menjadi kendala berarti. Bahkan potensi dana-dana simpanan syariah yang ditanam dalam bentuk sukuk dapat disalurkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah. Di samping memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang, sukuk juga dikenal sebagai instrumen yang likuid sehingga keberadaanya di pasar keuangan syariah diharapkan dapat mengatasi kendala risiko likuiditas, risiko pasar, dan lain-lain.

Sementara itu, kerja sama antara Dewan Syariah Nasional (DSN), Bank Indonesia, lembaga kajian perbankan syariah dan perbankan syariah sendiri akan berkontribusi dalam melihat kemungkinan pengembangan instrumen (produk) bank syariah. Proses financial engineering yang sedang dan terus dilakukan berbagai bank syariah dunia dapat menjadi salah satu rujukan terkait dengan hal tersebut.

Faktor SDI
Sumber daya insani (SDI) dalam sistem perbankan syariah tidak hanya menentukan kinerja bank syariah, namun juga alat promosi dan edukasi bagi masyarakat. Menciptakan masyarakat yang cenderung bertransaksi dengan bank syariah mutlak ditentukan oleh sistem pendidikan yang akan mencetak SDI yang beriman dan berilmu, ditambah peran serta para ulama.

Pendidikan sistem keuangan Islam di berbagai level pendidikan termasuk membuka fakultas, jurusan ekonomi/perbankan Islam, maupun pusat-pusat pendidikan syariah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Usaha tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi perbankan syariah di berbagai level pendidikan maupun promosi dan sosialisasi keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional.

Kerja sama pemerintah dan para ulama untuk menyampaikan pesan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam hendaknya terus dilakukan. Untuk menjembatani kesenjangan para ulama dan ilmu ekonomi Islam, dilakukan pelatihan dan pendidikan ekonomi/perbankan Islam kepada para ulama dan di sisi lain para ekonom Islam dan Islamic bankers diharapkan juga terjun menjadi tenaga pendidik di berbagai institusi pendidikan syariah. Kemajuan sistem informasi dan teknologi dewasa ini juga membuka peluang belajar syariah melalui internet. Dengan kemudahan ini seyogyanya tugas institusi pendidikan di tanah air juga akan sangat terbantu.

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

Empat Tokoh Pilihan Peraih Habibie Award Tahun 2007

Jakarta, 8 Desember 2007

Empat Tokoh Pilihan Peraih Habibie Award Tahun 2007

Setelah melalui seleksi yang ketat oleh tim independen, The Habibie Center (THC) dan Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) menetapkan empat orang peraih Habibie Award. Mereka adalah Prof. Sri Widiyantoro dari bidang ilmu dasar, Prof. Elin Yulinah Sukandar dari bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, Dr. H. C. Rosihan Anwar dari bidang sosial dan Dr. H. C. Taufik Ismail dari bidang budaya. Penganugerahan Habibie Award diselenggarakan pada 6 Desember 2007.

Penganugerahan tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Prof. M. Nuh dan Prof Wardiman Djojonegoro selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan SDM-IPTEK.
Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai kegiatan IPTEK yang baru (innovative), serta bermanfaat secara berarti (significant) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Para pemenang Habibie Award akan memperoleh medali, piagam penghargaan, dan uang senilai US$ 25.000,-.

Peraih Habibie Award dari bidang ilmu dasar adalah Prof. Dr. Sri Widiyantoro, Guru Besar bidang Seismologi yang memiliki penemuan mutahir tentang gempa dan seismologi, Kelompok Keahlian Ilmu dan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung 2007. Pada tahun 1989, Sri Widiyantoro mendapatkan beasiswa Monbusho untuk meneruskan studi S2-nya di Kyoto University, Jepang. Tidak lama setelah menyelesaikan Program Master-nya, ia mendapatkan kesempatan untuk menempuh Program Doktor di Australian National University (ANU).

Sedangkan penerima Habibie Award dari bidang kedokteran dan teknologi adalah Prof. Elin Yulinah Sukandar, apoteker beroprestasi yang telah menemukan beberapa formula obat, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 1951. Elin masuk ITB th 1970, lulus Sarjana Farmasi th 1974 dan pendidikan profesi apoteker diselesaikannya pada th 1975. Saat sedang mengikuti pendidikan apoteker, Elin Yulinah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Januari 1975, dan itu Elin bertugas sebagai staf pengajar di Jurusan Farmasi ITB. Pada tahun 1976, Elin Yulinah mendapat kesempatan untuk memperdalam Farmakologi - Khemotherapi di Universitaet zu Koeln - Jerman Barat, dan sekembalinya dari Jerman, bersama-sama dengan Prof. Joke Wattimena mendirikan Laboratorium Khemoterapi pada th 1978.

Sementara itu dari bidang social, penerima Habibie Award adalah Dr. H.C. Rosihan Anwar yang dikenal sebagai wartawan tiga zaman. Di usia yang ke-85, Rosihan telah menulis 34 judul buku. Beberapa tanda kehormatan dan penghargaan yang telah diraihnya adalah Bintang Kerajaan Tunisia, (1956); Bintang Mahaputera Utama III, Republik Indonesia, (1973); Bintang Rizal, Republik Filipina, (1977); Pena Emas PWI Pusat, (1979), Piagam Penghargaan Pengabdian sebagai Wartawan dari Gubernur/ KDH Sumatra Barat, (1984); Penghargaan PWI Pusat dan Departemen Penerangan RI bagi wartawan aktif berusia 70 tahun, (1992); Penghargaan Harian Kompas (2005) atas kesetiaan kepada profesi. Penerima Habibie Award dari bidang budaya adalah Dr. H.C. Taufiq Ismail, budayawan sarat prestasi yang lahir di Bukittinggi, 25 Juni 1935 ini adalah angkatan pertama dari Indonesia yang menjadi pelajar beasiswa AFSIS, Wisconsin. Pendidikan universitasnya dilanjutkan ke Fakultas Kedokteran Hewan & Peternakan, Universitas Indonesia, Bogor, 1957-1963. Sebagai poet-in-residence di International Writing Program, University of Iowa, IA, 1971-1972 dan 1991-1992. Masuk Faculty of Languange and Literature, American University in Cairo, Mesir, 1993.

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

Empat Tokoh Pilihan Peraih Habibie Award Tahun 2007

Jakarta, 8 Desember 2007

Empat Tokoh Pilihan Peraih Habibie Award Tahun 2007

Setelah melalui seleksi yang ketat oleh tim independen, The Habibie Center (THC) dan Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) menetapkan empat orang peraih Habibie Award. Mereka adalah Prof. Sri Widiyantoro dari bidang ilmu dasar, Prof. Elin Yulinah Sukandar dari bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, Dr. H. C. Rosihan Anwar dari bidang sosial dan Dr. H. C. Taufik Ismail dari bidang budaya. Penganugerahan Habibie Award diselenggarakan pada 6 Desember 2007.

Penganugerahan tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Prof. M. Nuh dan Prof Wardiman Djojonegoro selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan SDM-IPTEK.
Habibie Award diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai kegiatan IPTEK yang baru (innovative), serta bermanfaat secara berarti (significant) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Para pemenang Habibie Award akan memperoleh medali, piagam penghargaan, dan uang senilai US$ 25.000,-.

Peraih Habibie Award dari bidang ilmu dasar adalah Prof. Dr. Sri Widiyantoro, Guru Besar bidang Seismologi yang memiliki penemuan mutahir tentang gempa dan seismologi, Kelompok Keahlian Ilmu dan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung 2007. Pada tahun 1989, Sri Widiyantoro mendapatkan beasiswa Monbusho untuk meneruskan studi S2-nya di Kyoto University, Jepang. Tidak lama setelah menyelesaikan Program Master-nya, ia mendapatkan kesempatan untuk menempuh Program Doktor di Australian National University (ANU).

Sedangkan penerima Habibie Award dari bidang kedokteran dan teknologi adalah Prof. Elin Yulinah Sukandar, apoteker beroprestasi yang telah menemukan beberapa formula obat, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 1951. Elin masuk ITB th 1970, lulus Sarjana Farmasi th 1974 dan pendidikan profesi apoteker diselesaikannya pada th 1975. Saat sedang mengikuti pendidikan apoteker, Elin Yulinah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Januari 1975, dan itu Elin bertugas sebagai staf pengajar di Jurusan Farmasi ITB. Pada tahun 1976, Elin Yulinah mendapat kesempatan untuk memperdalam Farmakologi - Khemotherapi di Universitaet zu Koeln - Jerman Barat, dan sekembalinya dari Jerman, bersama-sama dengan Prof. Joke Wattimena mendirikan Laboratorium Khemoterapi pada th 1978.

Sementara itu dari bidang social, penerima Habibie Award adalah Dr. H.C. Rosihan Anwar yang dikenal sebagai wartawan tiga zaman. Di usia yang ke-85, Rosihan telah menulis 34 judul buku. Beberapa tanda kehormatan dan penghargaan yang telah diraihnya adalah Bintang Kerajaan Tunisia, (1956); Bintang Mahaputera Utama III, Republik Indonesia, (1973); Bintang Rizal, Republik Filipina, (1977); Pena Emas PWI Pusat, (1979), Piagam Penghargaan Pengabdian sebagai Wartawan dari Gubernur/ KDH Sumatra Barat, (1984); Penghargaan PWI Pusat dan Departemen Penerangan RI bagi wartawan aktif berusia 70 tahun, (1992); Penghargaan Harian Kompas (2005) atas kesetiaan kepada profesi. Penerima Habibie Award dari bidang budaya adalah Dr. H.C. Taufiq Ismail, budayawan sarat prestasi yang lahir di Bukittinggi, 25 Juni 1935 ini adalah angkatan pertama dari Indonesia yang menjadi pelajar beasiswa AFSIS, Wisconsin. Pendidikan universitasnya dilanjutkan ke Fakultas Kedokteran Hewan & Peternakan, Universitas Indonesia, Bogor, 1957-1963. Sebagai poet-in-residence di International Writing Program, University of Iowa, IA, 1971-1972 dan 1991-1992. Masuk Faculty of Languange and Literature, American University in Cairo, Mesir, 1993.

Wassalam

Rachmad
INDEPENDENT
Pemerhati Public & Media
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau
http://rachmadindependent.blogspot.com

SELUK BELUK KANKER SERVIKS

Jakarta, 27 November 2007

SELUK BELUK KANKER SERVIKS

Apa itu Kanker Serviks (kanker leher rahim)?

Kanker serviks (kanker leher rahim) adalah tumbuhnya sel-sel tidak normal pada leher rahim.

Kanker serviks merupakan kanker yang tersering dijumpai di Indonesia baik di antara kanker pada perempuan dan pada semua jenis kanker. Kejadiannya hampir 27% di antara penyakit kanker di Indonesia.

Namun demikian lebih dari 70% penderita datang memeriksakan diri dalam stadium lanjut, sehingga banyak menyebabkan kematian karena terlambat ditemukan dan diobati.

Dimana Letak Leher Rahim?

Leher rahim adalah bagian bawah rahim yang menonjol ke dalam kelamin wanita. Di tempat ini sering terjadi kanker yang disebut kanker serviks.

Bagaimana Gejalanya?

Kanker serviks pada stadium dini sering tidak menunjukan gejala atau tanda-tandanya yang khas, bahkan tidak ada gejala sama sekali.

Gejala yang sering timbul pada stadium lanjut antara lain adalah :

*Pendarahan sesudah melakukan hubungan intim.

*keluar keputihan atau cairan encer dari kelamin wanita.

*Pendarahan sesudah mati haid (menopause).

*Pada tahap lanjut dapat keluar cairan kekuning-kuningan, berbau atau bercampur darah, nyeri panggul atau tidak dapat buang air kecil.

Apakah Penyebabnya?

Lebih dari 95 % kanker serviks berkaitan erat dengan infeksi HPV (Human Papiloma Virus) yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual. Saat ini sudah terdapat vaksin untuk mencegah infeksi HPV khususnya tipe 16 dan tipe 18 yang diperkirakan menjadi penyebab 70% kasus kanker serviks di Asia.

Apa Saja Yang Menjadi Faktor Risikonya?

Beberapa faktor risiko terkena kanker serviks antara lain:

*Mulai melakukan hubungan seksual pada usia muda.

*Sering berganti-ganti pasangan seksual.

*Sering menderita infeksi di daerah kelamin.

*Melahirkan banyak anak.

*Kebiasaan merokok (risiko dua kali lebih besar).

*Defisiensi vitamin A,C,E.

Kanker Serviks Tahap Dini / Tahap Pra Kanker

Kanker serviks dapat dikenali pada tahap pra kanker, yaitu dengan cara melakukan antara lain pemeriksaan SKRINING, artinya melakukan pemeriksaan tampa menunggu keluhan. Beberapa medote skrining telah dikenal, yaitu antara lain: PAP SMEAR dan IVA.

PAP SMEAR

Kanker serviks di mulai dari tahap pra kanker. Jika kanker dapat ditemukan pada tahap awal ini, akan dapat disembuhkan dengan sempurna.Pemeriksaan PAP SMEAR Adalah cara untuk mendeteksi dini kanker serviks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cepat, tidak sakit dengan biaya yang relatif terjangkau dan hasilnya akurat.

Kapan Melakukannya?

Pemeriksaan PAP SMEAR dilakukan kapan saja, kecuali pada masa haid atau sesudah petunjuk dokter. Bagi perempuan yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, lakukanlah pemeriksaan PAP SMEAR setahun sekali. Segera mungkin melakukan pemeriksaan PAP SMEAR dan jangan menunggu sampai timbul gejala.

Bagaimana Pemeriksaan Dilakukan?

Pemeriksaan PAP SMEAR dilakukan di atas kursi periksa kandungan oleh dokter atau bidan yang sudah dilatih, dengan menggunakan alat untuk membantu membuka kelamin wanita. Ujung leher diusap dengan spatula untuk mengambil cairan yang mengandung sel-sel dinding leher rahim. Usapan ini kemudian diperiksa jenis sel-selnya di bawah mikrosop. Apabila hasil pemeriksaan posirif (terdapat sel-sel yang tidak normal), harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan oleh dokter ahli kandungan.

IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)

Yaitu pemeriksaan leher rahim dengan cara melihat langsung leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5 %. Bila setelah pulasan asam asetat 3-5% ada perubahan warna, yaitu tampak bercak putih, maka kemungkinan ada kelainan tahap pra kanker serviks.

Dimana Pemeriksaan Dapat Dilakukan?

Pemeriksaan PAP SMEAR/IVA dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti : rumah sakit, rumah bersalin, pusat atau klinik deteksi dini kanker, praktek dokter spesialis kandungan, puskesmas, praktek dokter umum dan bidan yang telah mempunyai peralatan untuk melakukan pemeriksaan PAP SMEAR.

Vaksin HPV

Lebih dari 95 % kanker serviks berkaitan erat dengan infeksi HPV (Human Papilloma Virus) yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual. Saat ini sudah ada vaksin untuk mencegah infeksi HPV khususnya tipe 16 dan 18 yang diperkirakan menjadi penyebab 70% kasus kanker serviks di Asia. Pencegahan dilakukan dengan mengurangi faktor resiko serta dengan melakukan vaksinasi HPV khususnya tipe 16 dan 18.

Pesan Yang Perlu Diingat

*Untuk melakukan skrining kanker serviks, jangan sampai menunggu adanya keluhan.

*Datanglah ke tempat periksa untuk pemeriksaan PAP SMEAR/IVA.

*Jika ditemukan kelainan pra kanker ikutilah pesan petugas/dokter. Apabila perlu pengobatan, jangan ditunda. Karena pada tahap ini tingkat kesembuhannya hampir 100%.

Wassalam

Rachmad

Independent

Pemerhati Public & Media

rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau

http://rachmadindependent.blogspot.com

SKENARIO ANTISIPASI HARGA MINYAK DUNIA

Jakarta, 27 November 2007

SKENARIO ANTISIPASI HARGA MINYAK DUNIA

Harga minyak mentah di pasar internasional terus meroket seakan tanpa kendali. Sampai awal pekan ini, harganya tercatat sudah mencapai 99 dolar AS per barel, alias berada diambang angka psikologis 100 dolar AS per barel. Harga setinggi itu jelas tak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan beberapa bulan lalu, di awal-awal pergerakan 'liar' harga minyak.

Hampir semua negara di dunia terkena imbasnya, juga Indonesia yang saat ini juga sudah pula tercatat sebagai pengimpor minyak. Sejak awal melejitnya harga minyak, pemerintah masih sangat yakin anggaran belanja negara tak banyak terganggu meski terus mewaspadai pergerakan harga minyak. Bahkan muncul pula suara bahwa kita masih menikmati windfall profit karena juga masih mengekspor minyak mentah.

Namun kini, saat harga minyak nyaris tak terkendali, kita baru sibuk mengantisipasi dampaknya terhadap beban anggaran. Memang, seperti dinilai sebagian kalangan antisipasi ini agak sedikit terlambat, karena asumsi-asumsi, termasuk harga minyak, dalam anggaran belanja tidak disesuaikan sejak awal.

Keterlambatan mengantisipasi tersebut memang sangat mungkin terjadi. Pasalnya, boleh jadi, ketika harga minyak terus melangit, muncul dilema, bahkan kegamangan pemerintah untuk mengantisipasi dampaknya terhadap anggaran. Sebelumnya, dalam anggaran belanja, harga minyak diasumsikan hanya 60 dolar AS per barel. Jika asumsi ini diubah sesuai harga riil, itu berarti beban subsidi juga akan membengkak. Sebaliknya, menaikkan harga untuk menekan subsidi juga bukan opsi yang bisa dilakukan. Apalagi, para elite politik terlanjur melontarkan pernyataan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak sampai 2009 nanti.

Kita tentu saja berharap pemerintah bisa secepatnya keluar dari situasi dilematis itu, dengan mengusung skenario-skenario antisipasi yang jelas serta bisa terimplementasi baik. Ada sejumlah skenario yang disebut-sebut bakal dipilih; mulai dari akselerasi terkait program konversi minyak tanah ke gas, peningkatan produksi minyak, sampai insentif bagi industri yang menggunakan bahan bakar nonminyak. Semua skenario itu diyakini bisa menjadi kunci untuk mengurangi tekanan dan beban subsidi bahan bakar minyak dalam anggaran belanja.

Skenario seperti apa memang belum dijelaskan secara rinci, namun kita berharap, apapun skenarionya, tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan anggaran belanja negara tahun depan. Skenario itu tidak hanya bertujuan mengutak-atik beragam angka asumsi. Kita berharap skenario tersebut mencakup pula antisipasi-antisipasi dampak tak langsung lonjakan harga minyak terhadap publik.

Selama ini, lonjakan harga minyak antara lain berimbas pula pada industri, terutama yang menggunakan bahan bakar tak bersubsidi. Biaya produksi jadi meninggi, sementara perusahaan nyaris tak punya lagi ruang untuk melakukan efisiensi, lantaran ekonomi biaya tinggi masih membayangi. Bukan tak mustahil situasi ini berujung pada rasionalisasi karyawan.

Dampak tak langsung seperti itulah yang perlu pula diantisipasi, misalnya dengan membentuk jaring pengaman sosial atau yang semacamnya. Jika tidak, kita akan semakin sulit melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan pengangguran. Dan skenario antisipasi untuk ini rasanya tak cukup dengan penyediaan dana cadangan. Tak cukup pula dengan mengubah asumsi dalam anggaran tanpa program-program yang berkelanjutan dan terukur.

Wassalam

Rachmad

Independent

Pemerhati Public & Media

rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com atau

http://rachmadindependent.blogspot.com

DIREKTORI - KEDUTAAN ASING DI INDONESIA

Jakarta 26 November 2007

Direktori-kedutaan Asing di Indonesia

Ambassade De France Jl. M.H. Thamrin No. 20 Jakarta Pusat 10350 Australian Embassy Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C15-16, Kuningan, Jakarta 12940 British Embassy Jl. M.H. Thamrin 75 , Jakarta 10310 Deutsche Botschaft Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Embassy of Finland Menara Rajawali, 9th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Embassy of Greece Alamat Kantor : Plaza 89, Suite 1203, 12th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7, No. 6, Kuningan, Jakarta 12950 Telepon : (021) 520-7776 Fax : (021) 520-7753 Embassy of India Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta Embassy of Islamic Republic of Iran Jl. H.O.S. Cokroaminoto 110, Menteng, Jakarta 10310 Embassy of Italy Jl. Diponegoro 45, Menteng, Jakarta 10310 Embassy of Japan Jakarta Embassy of Sweden Menara Rajawali, 9th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Embassy of Switzerland Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-3/2 Kuningan, Jakarta 12950 Telepon : (021) 525-6061, 520-7451 Fax: (021) 525-6061, 520-7451 Embassy of the Czech Republic Jl. Gereja Theresia 20, Jakarta Pusat 10350 Embassy of the Democratic People's Republic of Korea Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 1-2 Menteng Jakarta Pusat Telepon : (021) 3190-8425/6 Fax : (021) 3190-8427 Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan Jl. Denpasar Raya Blok A 13, Kav. 01-02, Kuningan, Jakarta 12950 Embassy of The People's Republic of China Jl. Mega Kuningan No. 2 Jakarta Selatan 12950 Embassy of the Republic of Croatia Menara Mulia, Suite 2101, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 Embassy of the Republic of Hungary Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X/3, Kuningan, Jakarta 12950 Embassy of The Republic of South Africa Wisma GKBI, Suite 705, 7th Floor, Jl. Jenferal Sudirman, Kav. 28 Jakarta 10210 Embassy of The United State of America Jl. Merdeka Selatan No. 4-5 Jakarta 10110 Royal Danish Embassy Menara Rajawali, 25th Floor, Jl. Mega Kuningan, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Royal Norwegian Embassy Alamat Kantor : Menara Rajawali Building, 25th Floor, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Telepon : (021) 576-1523 Fax : (021) 576-1537 Singapore Embassy Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. No. 2 - Blok X/4, Kuningan, Jakarta 12950 The Canadian Embassy World Trade Centre, 6th Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 The Royal Netherlands Embassy Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta 12950

DIREKTORI - KEDUTAAN BESAR INDONESIA DI LUAR NEGERI

Indonesian Consulate General - Hongkong Address : 127-129eighton Road, Couseway Bay, Hongkong The Embassy of the Republic of Indonesia - Australia Address : 8, Darwin Avenue, Yarralumia, Canberra A.C.T 2600 The Embassy of the Republic of Indonesia - Austria Address : Gustav Tshermak-Gasse 5-7, A-1180, Vienna The Embassy of the Republic of Indonesia - Bangladesh Address : Road No. 53, Plot No. 14, Gulshan 2, Dhaka 1212 The Embassy of the Republic of Indonesia - Belgium Address : 294 Avenue de Tervueren, Bruxelles 1150 The Embassy of the Republic of Indonesia - Beograd Address : Bulevar Mira-18, Beograd Serbia Montenegro E-mail : kombeojo@eunet.yu The Embassy of the Republic of Indonesia - Brunei Darussalam Address : Kampung Sungai Hanching Baru, Simpang 528, Lot 4498, Jalan Muara, Bandar Seri Begawan X 1930 The Embassy of the Republic of Indonesia - Buenos Aires Addess : Mariscal Ramon Castilla 2901, 1425 - Capital Federal, Buenos Aires, Argentina The Embassy of the Republic of Indonesia - Bulgary Address : 53, Simenovsko Shosse, Residence No. 4, Sofia 1126 The Embassy of the Republic of Indonesia - Cambodia Address : No. 90 Norodom Boulevard, Phnom Penh The Embassy of the Republic of Indonesia - Canada Address : 5 Park Dale Avenue, Ottawa K1Y E5 Canada. The Embassy of the Republic of Indonesia - Colombia Address : Transversal 19 A No. 114 A-36, Santafe de Bogota The Embassy of the Republic of Indonesia - Czech Republic Address : Nad Budankami II/7, 150 00, Smichov, Praha 5 The Embassy of the Republic of Indonesia - Denmark Address : Orehoy Alle 1, 2900 Hellerup, Copenhagen The Embassy of the Republic of Indonesia - Ethiopia Address : Mekanissa Road, Higher 23, Kebele 13, House No. 1816, Addis Ababa The Embassy of the Republic of Indonesia - Finland Address : Kuusisaarentie 3, Helsinki 00340 The Embassy of the Republic of Indonesia - France Address : 47-49 Rue Cortambert, Paris 75116 The Embassy of the Republic of Indonesia - Germany Address : Bernkasteler Strasse 2, Bonn 53175 The Embassy of the Republic of Indonesia - Havana Address : 5ta Avenida # 1607 Miramar, La Habana Cuba E-mail : indonhav@ceniai.inf.cu The Embassy of the Republic of Indonesia - Hungary Address : 1068, Varosligeti Fasor, Budapest The Embassy of the Republic of Indonesia - India Address : 50 A, Canakyapuri, New Delhi 110021 The Embassy of the Republic of Indonesia - Japan Address : 5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-002 The Embassy of the Republic of Indonesia - Lima Address : Av. Javier Prado Oeste 1890 esq. Los Castanos 181, San Isdiro, Lima - Peru Telp. : 0051-1-222-4088/89/90 Fax : 0051-1-421-1671 E-mail : kbrilima@terra.com.pe The Embassy of the Republic of Indonesia - Madrid Address : Calle Agastia, 65 28043 Madrid Telefonos: (43.91)413.02.94, 413.03.94, 413.05.94 Fax.: (34.91)413.89.94 E-mail: kbri@embajadadeindonesia.es The Embassy of the Republic of Indonesia - Malaysia Address : 233, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 50400 The Embassy of the Republic of Indonesia - Mexico Address : Julio Verne No. 27, Col Polanco, Mexico D.F, 11560 The Embassy of the Republic of Indonesia - Netherlands Address : Tobias Asseriaan 8, Den Haag 2517 KC The Embassy of the Republic of Indonesia - New Zealand Address : 70 Glen Road Kelburn, Wellington The Embassy of the Republic of Indonesia - Norway Address : Gange-Rolvsgata No. 5, Oslo 0273 The Embassy of the Republic of Indonesia - Pakistan Address : Diplomatic Enclave 1, Street 5, Ramna G 5/4, Islamabad The Embassy of the Republic of Indonesia - Poland Address : UI Wachocka No. 9, Saska Kepa, 03-934, Warsawa 00-950 The Embassy of the Republic of Indonesia - Romania Address : Strade Orlando, nr 10, sector 1, Bucharest The Embassy of the Republic of Indonesia - Slovak Republic Address : Murdronova No. 51, Bratislava 81103 The Embassy of the Republic of Indonesia - South Africa Address : 949 Schoeman Street, Arcadia, Pretoria 0028 The Embassy of the Republic of Indonesia - Suriname dan Guyana (123 hits)Address : 3, Van Brussellaan, Uitvlugt, Paramaribo The Embassy of the Republic of Indonesia - Sweden (108 hits)Address : Singelbacken No. 12, Stockholm S-11521 The Embassy of the Republic of Indonesia - Switzerland Address : Elfenauweg 51, 3006 Bern The Embassy of the Republic of Indonesia - Tehran Address: Ghaemmagham Farahani Ave., No. 210. PO Box: 11365/456, Tehran, Iran Tel. : (98-21) 8717251; Fax: (98-21) 8718822 The Embassy of the Republic of Indonesia - Turkey Address : Abdullah Cevdet Sokak No. 10, Cankaya, Ankara 06880 The Embassy of the Republic of Indonesia - Ukraine Address : Vul Dmitrievska 18/24, IIth Floor, Kyiv 252135 The Embassy of the Republic of Indonesia - United Kingdom Address : 38, Grosvenor Square, London W1X 9AD The Embassy of the Republic of Indonesia - United State of America Address : 2020 Massachusetts Avenue, N.W, Washington, D.C 20036 The Embassy of the Republic of Indonesia - Windhoek Address: 103 Nelson Mandela Avenue, WINDHOEK Tel; 264-61-2851000 Fax: 264-61-2851231 e-mail: kbriwindhoek@afro-indonesia.org ; kbri@iafrica.com.na The Embassy of the Republic of Indonesia - Zimbabwe Address : 3, Duthie Avenue, Belgravia, Harare

REVITALISASI REPUBLIK : Perspektif Pangan dan Kebudayaan

Jakarta 16 November 2007

REVITALISASI REPUBLIK : Perspektif Pangan dan Kebudayaan

Revitalisasi Indonesia bisa dimulai dari mana saja. Apapun kebijakan yang menjadikan anak panah, asal fokus, konsisten dan terus menerus sehingga mampu menarik bidang-bidang lain untuk menjadi produktif, maka persoalan yang dihadapi bangsa ini akan dapat diatasi.
Kebijakan mengenai pangan, misalnya, kalau dilakukan secara totalitas maka akan mendorong ketahanan pangan nasional. Situasi ini akan membuat perasaan tenteram rakyat, tiap individu merasa bermartabat karena tidak kelaparan, dan bangsa menjadi berdaulat karena tidak bergantung pada bangsa lain dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Ibarat sebuah sungai, jika ketahan pangan tersebut bergabung dengan sungai-sungai lain utamanya nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan, maka akan terciptalah lautan. Kita AKAN menjadi bangsa yang besar.

Franciscus Welirang lahir di Padang 9 November 1951. Pendidikan tinggi di tempuh di HND Chemical Engineering (Inggris) dan Plastic Institute South Bank Politechnic (Inggris). Saat ini menjadi Wakil Presiden Direktur PT.Indofood Sukses Makmur,Tbk dan Komisaris Utama PT. Bursa Efek Surabaya. Aktif di beberapa organisasi seperti menjadi Sekretaris Jenderal Federasi Pengemasan Indonesia, Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Wakil koordinator komisi I Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Anggota tim Pengarah Panitia Orientasi Kebangsaan Departemen Dalam Negeri RI. Selain itu, juga intens bersentuhan dengan budayawan, ulama, pengamat dan kelompok-kelompok strategis lain.
Dunia dan orang lain tidak akan bisa diminta supaya berhenti menyiasati kita kecuali merubah diri kita sendiri sehingga tidak bisa diperdaya olehnya.
kalau jalan ketakutan akan adanya jebakan pangan dari negara adidaya pertanian ternyata kurang ampuh, mengapa tidak menyiasati dengan menjadi belut melalui mengembangkan budidaya makan tepung?
Buku Franciscus Welirang ini terdiri atas lima bagian, bagian I tentang Industri Pangan, bagian II tentang Ketahanan Pangan, bagian III tentang Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi, bagian IV tentang kebudayaan, bagian V tentang Kebangsaan serta Renungan Penutup.

Siapapun anak bangsa yang mau sedikit merenung, dia akan gemetar jika memikirkan masa depan Indonesia. Utamanya apabila faktor China dan India diperhitungkan. karena kedua negara itu, secara sadar dan terencana, masing-masing berniat menguasai pasar hardware dan software dunia. Target waktu yang mereka tetapkan adalah tahun 2025.
Saat itu menurut pengamat politik Sukardi Rinakit, China menguasai hardware dunia, India menguasai software dunia, sedangkan Indonesia Noware. Kita harus segera bergerak menguasai Iptek agar tidak ketinggalan dari negara-negara tetangga. Melihat geliat kedua negara tersebut, dan pusaran ekonomi global yang semakin cepat dan tidak ada pilihan lain bagi indonesia kecuali mencari terobosan alternatif. Tanpa langkah itu, rasanya sulit bagi republik untuk bisa bertahan dari gempuran global. Pendeknya, kelangsungan hidup bangsa sangat tergantung dari kemampuan kita dalam memahami persoalan mendasar yang kita hadapi. Selain itu juga sangat tergantung pada keberanian kita dalam mengambil keputusan politik bersama. Tanpa langkah itu, sumber daya ekonomi dan politik yang ada tidak akan bergerak maju. Ia akan seperti tertahan karena menentang arah angin.

Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa
Menurut Sri Sultan Hamengku buwono X, Pangan bukanlah sekedar "pemelihara" kebudayaan dan peradapan tetapi juga kelangsungan hidup bangsa. Tanpa pangan bisa dipastikan sejarah kita sebagai bangsa, bahkan sejarah umat manusia akan berakhir. Oleh sebab itu, masalah ketahan pangan, meskipun tampak mikro jika dilihat dalam konfigurasi permasalahan bangsa, harus mendapatkan perhatian utama. Tanpa itu, bukan saja keresahan sosial sulit untuk dihindari tetapi kualitas SDM Indonesia pun secara otomatis akan rendah. Secara sekilas, itulah barangkali yang menjadi intisari pemikiran penulis ini.
Harus diakui bahwa selain beras, konsumsi pangan kita juga masih rendah, utamanya konsumsi protein hewani. Konsumsi susu per kapita per tahun, Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan India, misalnya. Per kapita rakyat Indonesia hanya minum susu 6,5 liter per tahun, sedangkan India mencapai 40 liter. Lebih ironis lagi jika di bandingkan Bangladesh dan Myanmar pun, kita juga kalah jauh. Bangladesh mencapai 31 liter dan Myanmar 12,9 liter. Ini belum konsumsi daging, telur, kedelai dan lain-lain. Pendek kata, secara umum, konsumsi pangan kita relatif rendah.
Sementara itu, ketergantungan kita pada produk pangan dunia, khususnya "serealia" masih relatif tinggi. Padahal China dan India merupakan konsumen terbesar kebutuhan pangan dunia, termasuk serealia. Situasi demikian secara implisit memberi gambaran, bahwa sesungguhnya kedaulatan pangan kita sangat rentan. Ini disebabkan oleh ketidakmandirian negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan kita dapat terancam sewaktu-waktu, karena ketergantungan pangan pada negara lain cukup besar.
Muaranya adalah bahwa kebijakan pangan kita harus diubah dengan paradigma baru yang menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan. Jika menggunakan sumber kearifan jawa, kebijakan itu hendaknya berakar pada filosofi Hamemayu hayuning Bawono, sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang lahir jauh sebelum Deklarasi Rio tahun 1992, guna menjamin ketahanan pangan yang sustainanble. Tanpa kesadaran seperti itu, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat, karena kelangsungan hidup bangsa selalu terancam kapan pun.


Wassalam

Rachmad
Independent
rbacakoran at yahoo dot com

www.rachmadindependent.blogspot.com